Sejumlah lembaga riset menyebut potensi korupsi mencuat bahkan di tahap pembentukan koperasi, dari pencarian modal awal yang berbasis dana desa atau pinjaman bank hingga penggelembungan biaya pendirian koperasi. Meski Koperasi Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih (KKMP atau KDMP) kini dapat mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar ke Bank Himbara, namun para pakar memprediksi terjadinya risiko gagal bayar. Belum lagi potensi kerugian perbankan bisa membesar dari Rp10,06 triliun pada tahun pertama hingga mencapai Rp15,17 triliun pada tahun keenam.
Sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk segera menyusun petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang transparan dan inklusif. Menurutnya, setiap pihak baik pemerintah pusat, daerah, mitra swasta, dan komunitas lokal harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan koperasi.
"Evaluasi berkala juga wajib dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan koperasi benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat nyata," tutur Politisi Fraksi PKB ini.
Rivqy pun menyoroti kasus penutupan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Tuban, sehari setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, hal ini menjadi sebuah evaluasi agar pemerintah meninjau ulang mekanisme tata kelola dan pembinaan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
